intriknews.com - Isu reshuffle kabinet jilid II terus berembus. Presiden Joko Widodo disebutkan kalau kini memantau masukan dan dorongan dari berbagai kalangan terkait kebutuhan perombakan menteri.
”Sebagai hak prerogatif, presiden memantau setiap saat apa yang menjadi masukan dari masyarakat, para pengamat, dan partai-partai pendukung maupun yang tidak mendukung,” beber Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12).
Meski demikian, dia belum memberikan kepastian waktu pelaksanaan reshuffle. ”Intinya, itu kewenangan presiden,” tegas mantan sekjen DPP PDIP tersebut.
Di antara beberapa pos menteri yang ada, pos bidang ekonomi di Kabinet Kerja Jokowi-JK masih yang paling banyak mendapat sorotan. Nama Menteri BUMN Rini Soemarno diantara yang kembali disebut-sebut sejumlah pihak perlu untuk diganti. Terakhir, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Pelindo DPR juga telah menyebutnya.
Atas hal tersebut, Pramono mengatakan kalau rekomendasi dari pansus tersebut sudah diterima. Dia menegaskan, bahwa seperti halnya masukan dari pihak-pihak yang lain, rekomendasi tersebut juga masuk menjadi pertimbangan presiden.
”Lalu, apa yang akan diputuskan presiden, tentu akan segera disampaikan,” tuturnya.
Terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto berharap presiden tidak ragu untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus yang ada.
”Pak Jokowi enggak usah ragu (copot Rini, red). Sudah ada dukungan dari parlemen,” yakinnya.
Menurut Yandri, rekomendasi pansus angket Pelindo sudah lengkap. Jika perlu Presiden bisa membaca seluruh bukti dan alasan bagi pansus mengambil rekomendasi untuk meminta Rini direshuffle. Dalam hal ini, Yandri juga menilai tidak ada kinerja spesial yang dilakukan oleh Rini.
”Kan sangat rigid kesalahannya di mana. Klaim dia bersih, hebat, ya faktanya enggak sesuai kenyataan. Sebaiknya Rini memang dicopot,” tandasnya.
PAN yang awalnya merupakan salah satu anggota Koalisi Merah Putih (KMP) telah berbelok arah politiknya. Pada awal September 2015 lalu, partai pengusung Prabowo-Hatta dalam pilpres telah menyatakan bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan. Namun, hingga saat ini, belum ada kader PAN yang sudah diakomodir masuk ke kabinet.
Selain dari PAN, desakan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah juga diantara menilai tim ekonomi Kabinet Kerja belum menunjukkan prestasi bagus.
Meski sudah ada reshuffle di bidang ekonomi, belum ada perbaikan signifikan dilakukan oleh para menteri. Karena itu, Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan dilakukannya kembali reshuffle.
”Kami merasa cita-cita yang diusung Jokowi tidak didukung oleh kapasitas menteri yang ada, sehingga perlu ada reshuffle jilid II,” kata Basrah saat dikonfirmasi.
Menurut Basarah, sebagai partai pemenang pemilu, PDIP merasa ikut bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan. Hal itu merupakan hal yang beralasan, karena PDIP adalah partai utama pengusung pasangan Jokowi bersama Jusuf Kalla. Sehingga PDIP merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden untuk segera melakukan evaluasi kabinet.
”Secara moral dan ideologi, PDIP memiliki tanggung jawab. Jadi, ketika menteri-menteri belum menunjukkan keberhasilan, perlu ada reshuffle. Ini kebutuhan agar pemerintahan ini berjalan efektif,” ujarnya.
Sumber: Batampos
0 Response to "Reshuffle Kabinet Jilid II, Ini Menteri yang Bakal Dicopot?"
Posting Komentar