Gubernur BI Sebut Jokowi Pencitraan. Mendagri Meradang!

Mendagri RI Tjahjo Kumolo

intriknews.com Surabaya - Pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang mengomentari kinerja Presiden RI Jokowi ternyata membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo meradang.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Gubernur BI Agus Martowardojo secara tidak langsung menyebut Presiden RI Jokowi hanya melakukan pencitraan terkait kebijakan penurunan harga BBM.

Karena komentar itu, Mendagri menilai Gubernur BI telah melakukan langkah politis dengan menyebut kebijakan Presiden Jokowi soal penurunan harga BBM, sebagai upaya mencari popularitas.

"Gubernur BI sudah melakukan langkah politis. Kalau sudah demikian, ganti saja BI sebagai partai politik," kata Mendagri saat membuka Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (6/10/2015) malam.

Gubernur BI, menurut mantan Sekjen PDIP ini tidak memiliki wewenang untuk menilai presiden Jokowi secara politik. "Tugas Gubernur BI itu adalah bagaimana agar nilai tukar rupiah tidak terus melemah terhadap dollar, bukannya menilai kerja presiden," tegasnya seperti dilansir Beritasatu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur BI Agus meminta pemerintah tetap konsisten, lantaran sudah ada keputusan untuk me-review harga BBM setiap enam bulan atau tiga bulan sekali. Rencana tersebut pun tak boleh dilakukan untuk mencari popularitas semata.

"Maksud saya jangan untuk popularitas, tetapi harus betul-betul untuk akuntabilitas dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau mau di-review (harga BBM) setiap 6 bulan, kita harus lakukan dengan disiplin setiap 6 bulan di-review dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik, tetapi yang penting konsistensi," ujar Agus Martowardojo seperti diberitakan saat itu.

Karena pernyataan gubernur BI itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mewakili istana juga menegaskan, pemerintah tidak melakukan pencitraan dalam menurunkan harga BBM. Dia menyatakan, sekarang bukan saatnya melakukan pencitraan karena pemerintah fokus mengurus masalah ekonomi.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: