 |
| Program pengalihan dana subsidi bbm dipertanyakan |
intriknews.com Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat kebijakan untuk menghapus BBM sejak awal masa kepemimpinannya, namun alokasi dana yang berhasil dikumpulkan masih belum jelas. Hal tersebut diutarakan oleh Tulus Abadi, selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Tulus mengatakan, ketika Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, masyarakat dikejutkan dengan adanya kenaikan harga, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan harga listrik yang terjadi secara bersamaan.
Kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi energi hingga membuat harga BBM dan listrik naik dipertanyakan oleh lembaga tersebut. Pasalnya, dana pencabutan subsidi tersebut bisa mencapai jumlah hingga Rp300 triliun per tahun.
"Kita lihat kebijakan pemerintah, pengurangan subsidi energi khususnya BBM itu uangnya mau dikemanakan. Mau korupsi? Atau untuk bangun infrastruktur di negeri ini? Misalnya, bangun jalan, sarana kesehatan dan sebagainya. Ini yang kita sorot kenapa pemerintah kurangi subsidi energi," kata Tulus seperti dilansir Vivanews di Hotel Acacia, Jl.Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Oktober 2015.
Naik turunnya harga BBM saat pemerintahan Jokowi, kata Tulus, harus dicermati bagaimana dampaknya ke masyarakat. Karena, menurut Tulus, banyak dampak kurang baik yang timbul bagi masyarakat akibat pencabutan subsidi BBM.
"Pak Jokowi, saat pemerintahnya BBM naik-turun, dan ini yang harus kita sikapi, apakah ini baik atau tidak untuk masyarakat. Karena, naik turunnya BBM ini, dampaknya macam- macam naik. Sayur segala macam, nah ini mau sampai kapan," tanyanya.
0 Response to "YLKI: Dana Subsidi BBM Mau Dikemanakan?"
Posting Komentar