Kereta Api Sulawesi dan Klaim Pendukung Jokowi


by Canny Watae
Makassar

Di Sulsel, main domino adalah salah satu permainan otak yang digemari. Khususnya di kalangan kaum pria. Tak melihat strata sosial: mulai dari tukang becak sampai guru besar perguruan tinggi banyak yang menggilai permainan Domi.

Ada satu istilah yang akrab di kalangan player domi: Kandang-paksa. Ini adalah kondisi di mana permainan harus dihentikan sebelum ada pemain yang berhasil menghabiskan kartu di tangannya. Kartu yang tersisa di tangan masing-masing pemain dihitung "batu"nya (jumlah biji domi-nya). Yang menang pada sesi itu adalah player yang jumlah bijinya paling kecil. Player yang memainkan inisiatif kandang-paksa wajib mengamati dengan cermat semua kartu yang sudah turun. Ia harus memastikan bahwa kartu sisa di tangannya-lah yang berbiji paling kecil. Jika tidak, otomatis hasil kandang-paksa yang diinisiasinya justru menjadi "kemenangan" player lain. Meng-kandangpaksa-kan sebuah sesi permainan ibarat menodong lawan: pilihan loe hanya nyerah, tidak ada pilihan lain.

Ada kalanya mengkandangpaksa dilakukan tanpa melakukan observasi cermat terhadap kartu-kartu yang sudah turun. Biasanya karena si inisiator sudah terlalu lama berdiri (hukuman bagi yang kalah pada sesi sebelumnya, yang mana ia baru boleh duduk kalau sudah meraih kemenangan). Atau, sudah terlalu banyak penjepit jemuran yang melekat di daun telinga. Atau, pakaian sudah terlucuti satu persatu. Tinggal celana dalam yang masih bercokol pada tempatnya.

Pekan ini ramai diberitakan soal ground-breaking proyek kereta api Makassar-Parepare. Suatu proyek yang akan menjadi ikon bagi kawasan timur Indonesia, bahwa, moda transportasi KA akhirnya ada juga di kawasan ini, setelah lebih 100 tahun sebelumnya telah eksis di pulau Jawa.

Yang menjadi perhatian saya adalah: lagi-lagi muncul klaim, bahwa, proyek ini bisa "jalan" karena presiden RI saat ini adalah Joko Widodo. Belakangan, setidaknya 6 bulan terakhir, begitu banyak klaim dilakukan untuk mengasosiasikan sebuah proyek besar dengan nama Joko Widodo. Bahwa, baru pada saat Joko menjadi presiden-lah proyek-proyek besar mulai berjalan. Atau, paling kurang, proyek-proyek besar yang sudah berjalan pembangunannya pada era kepresidenan sebelumnya baru bisa diselesaikan setelah Joko Widodo tampil sebagai "pendobrak" kebuntuan. Padahal, proyek-proyek tersebut kebetulan saja masa finishing-nya berada pada era Joko Widodo. Ada atau tidak ada Joko, proyek itu pasti selesai.

Terlihat ada upaya keras untuk menunjukkan bahwa Joko berprestasi di tahun awal kekuasaannya. Klaim tersebut begitu dipaksakan, sampai-sampai hal yang masih "mentah" sekalipun sudah diklaim sebagai capaian. Contoh, pembangunan puluhan bendungan. Orang dipaksa untuk percaya bahwa pembangunan bendungan yang makan waktu tahunan itu "selesai" semua dalam waktu setahun. Ini konyol sekali.

Balik ke proyek KA. Proyek ini sudah diperbincangkan di Sulawesi Selatan jauh hari sebelum ini. Bahkan semasa Joko Widodo masih berpose sebagai tukang becak, penyapu jalan, pengawas got, dan lain sejenisnya di Solo.

Proyek ini getol disuarakan oleh Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel, setidaknya sejak 5 tahun lalu. Syahrul maju terus walau pesimisme kiri kanan banyak menghadang. Anggaran Negara untuk proyek ini boleh dikata hampir tidak ada. Tapi Syahrul maju terus. Nama dan peran Joko Widodo hanya "ex-officio" belaka. Yaitu, mau tidak mau nama inj disebut-sebut karena kebetulan sedang menjabat presiden RI. Mau bukti? Apa arti ground-breaking? Semua sepakat bahwa ground-breaking adalah "ritual keteknikan paling awal yang mengawali semua kegiatan pembangunan sebuah proyek". Ground-breaking itu adalah "ngerusakin tanah" untuk penempatan material awal proyek. Lha, proyek KA Makassar-Parepare sudah membentang sekian kilometer rel-nya sebelum Joko Widodo datang "ngerusak-rusak" tanah di lokasi proyek (?).

Gubernur Syahrul mengkandang-paksa presiden Joko. Layar sudah ia kembangkan, biduk sudah dia dorong ke tengah laut. Pantang untuk disurutkan ke pantai. Syahrul berhasil. Kandang-paksa sang presiden menghasilkan komitmen anggaran 2 Trilyun pada APBN 2016 mendatang. Cukupkah dana segitu? Belum. Syahrul akan mendorong lagi biduk makin ke tengah laut.

__
Sumber: http://ift.tt/1Q1oJhM
*Foto: Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (ketiga kiri) meninjau contoh proyek rel kereta api trans Sulawesi di Desa Pekkae, Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (21/8). Pembangunan rel kereta api tahap pertama degan panjang jalur 145 km dari Pare-pare ke Makassar dengan alokasi anggaran Rp971 miliar yang di rencanakan akan rampung pada Desember tahun 2017. (ANTARA FOTO/Dew Fajriani)



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kereta Api Sulawesi dan Klaim Pendukung Jokowi"

Posting Komentar